DP3APPKB Bukittinggi Gelar Sekolah Keluarga dengan Tema Cegah Pernikahan Dini dan Penyebaran Hoax

BUKITTINGGI-Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H. (Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bukittinggi) memberikan materi dalam sekolah keluarga di Kecamatan Mandi Angin Koto Selayan(MKS) pada Senin (10/06/2024) dengan tema dalam Sekolah Keluarga,

Riyan Permana Putra sampaikan pesan Bang Wako Bukittinggi agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam penanganan masalah narkoba dan tidak terjebak dalam penyebaran informasi bohong atau Hoax, apalagi ini menjelang Pilkada 2024.

"Memasuki era milenial sekarang ini, menimbulkan banyak polemik hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini menjadi pemicu munculnya
beragam perkembangan di generasi muda untuk saat ini maupun masa yang akan datang,

Baca juga: Rudi Tingkatkan Mutu Pendidikan Batam

Pernikahan Dini
Perkawinan anak adalah merupakan sebagai pelanggaran atas hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Menurut Council of Foreign Relations, Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara di dunia
dengan angka absolut tertinggi pengganti anak. Indonesia adalah yang tertinggi kedua di
ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun.

Kolaborasi Mewujudkan Generasi Emas 2045

Baca juga: Wawako Ramadhani Lantik 29 Orang Kepala SD dan SMP se-Kota Solok

Pencegahan pernikahan dini adalah salah satu langkah untuk mewujudkan Generasi Emas yang Berkualitas 2045, perlu dukungan 3 (tiga) Pilar
Pembangunan yaitu Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha serta Peran Media untuk melakukan Pencegahan Perkawinan Anak.

"Jadi kesimpulannya terkait dengan narkoba sebagaimana pesan dari Bang Wako dalam sekolah keluarga ini yaitu masyarakat jangan takut mengadukan jika ada bahaya yang terindikasi narkotika di wilayahnya masing-masing, " ungkap Riyan pada awak media saat diwawancarai di Kecamatan MKS.

Baca juga: Mendikbudristek dan Menag Tegaskan Sekolah-Madrasah Tetap Ada di RUU Sisdiknas

Riyan menambahkan, terkait dengan Hoax kami menghimbau agar masyarakat jangan sembarangan menyebarkan berita berita Hoax, ada cek and ricek karena unsur  dari Undang-undang ITE tersendiri yang menyebarkan hoax unsurnya menyebarkan kepada masyarakat luas.

Baca juga: KKP Terima Sertifikat Tanah Politeknik AUP dari BPN

"Jadi jangan sampai masyarakat kita menjelang Pemilu 2024 ini yakni Pilkada jangan sampai ada yang terkena masalah Hukum baik itu Narkoba ataupun masalah Hoax tadi, " pungkasnya., (Lindafang)