Mulyadi Sang Pendekar APBN Kembali ke DPR-RI untuk Rakyat

Sumbar - Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Barat (Sumbar) kembali maju ke DPR RI Dapil Sumbar 2 pada pemilu 2024, setelah pemilu sebelumnya terpilih secara berturut-turut selama tiga periode. 

Sosok Mulyadi tentu tidak asing di telinga masyarakat Sumbar.
Sepak terjangnya dalam membawa anggaran dan program pusat ke Sumbar tak diragukan lagi.

Baca juga: Tony Rosyid: Sasaran PSI Bukan Anies, Tapi Konstituen PDIP

Salah satunya ketika membawa anggaran dan program pusat ke daerah pemilihannya sebesar sekitar Rp 7 triliun yang mengundang decak kagum banyak pihak. Politisi Sumbar satu ini patut layak dijuluki sebagai "pendekar APBN".

Salah satu program yang diperjuangkan Mulyadi adalah Jembatan Kelok Sembilan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjadi icon di Sumbar memperlancar mobilitas Sumbar-Riau.

Baca juga: Pasca Pemutusan Kontrak PT Inanta Bhakti Utama, Ketua DPRD Angkat Bicara

Mulyadi mengakui dirinya tidak akan banyak janji apabila kembali terpilih menjadi anggota DPR-RI. Namun ia menegaskan apabila mendapat amanah, banyak program yang telah membuat masyarakat merasa terbantu.

"Insyaallah setelah mendapat amanah banyak program yang membuat masyarakat merasa terbantu. Sehingga alhamdulillah dipilih kembali oleh masyarakat berturut-turut tiga periode, bahkan dua kali memperoleh suara terbanyak se-Sumbar, " katanya, Rabu (7/2/2024).

Baca juga: Tony Rosyid: Awas Upaya Sistemik Menunda Pemilu

Beberapa waktu lalu, masyarakat kehilangan sosok Mulyadi sebagai penyambung lidah rakyat di pusat ketika dirinya mundur dari DPR RI sebagai syarat untuk maju calon gubernur 2020 silam.

Tak heran pada Pileg tanggal 14 Pebruari 2024 nanti, masyarakat berharap Mulyadi kembali ke DPR RI untuk bisa berjuang lagi di senayan membawa anggaran dan program pusat ke Sumbar, seperti sebelumnya.

Baca juga: *Partai Golkar Bukittinggi Siap Rekrutmen Terbuka Untuk Pencalegkan 2024*

Mulyadi menghubungkan, Pemilu harus dimaknai sebagai sebuah pesta demokrasi untuk menginformasikan kinerja bagi petahana. Sementara yang belum pernah menjabat silakan menyampaikan janji-janji kampanye.

"Selama janji kampanye tersebut realistis dan bisa direalisasikan, agar masyarakat tidak merasa tertipu, " ujarnya.

Baca juga: Ketua DPD RI Patahkan Klaim Luhut Soal Analisa Big Data Penundaan Pemilu 2024

"Saya dalam berbagai kesempatan lebih cenderung melakukan edukasi politik daripada kampanye, yaitu dalam rangka mencerdaskan masyarakat, agar masyarakat tidak hanya dijadikan objek atau alat untuk mencari suara setiap lima tahun sekali, tanpa masyarakat mengetahui kinerja, track record dan kapasitas caleg tersebut, " sambung Pria kelahiran Guguak Panjang, Bukittinggi itu.

Mulyadi menambahkan, tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPR-RI tidak ringan. Karena tertopang harapan masyarakat banyak dari seorang anggota DPR-RI.

"Oleh karena itu masyarakat harus betul-betul mengenal kapasitas seorang anggota DPR-RI, mulai dari pendidikannya, integritas dan pengalaman profesional yang terkait dengan tugasnya sebagai anggota DPR-RI, " tegasnya.

"Agar seorang anggota DPR-RI diyakini mampu berperan dalam kancah perpolitikan nasional, khususnya dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumbar, " pungkasnya. (*)