Pemko Bukittinggi Launching Program PMT Berbasis Pangan dan Penyerahan Antropometri bagi Posyandu

Bukittinggi - Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas kesehatan Kota Bukittinggi melaunching program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan nasional dan penyerahan antropometri bagi posyandu.Kegiatan ini dilaksanakan di balairung rumah dinas Wali Kota, pada Selasa (10/10).

Ketua TP PKK Kota Bukittinggi, Ny Fiona Agyta Erman Safar, menjelaskan, program PMT berbahan pangan lokal dan penyerahan antropometri untuk Posyandu ini, merupakan langkah Pemerintah Kota Bukittinggi dalam percepatan penurunan.stunting. Pemberian Makanan Tambahan.(PMT) berbahan pangan lokal merupakan salah satu strategi penanganan masalah gizi pada balita dan ibu hamil.

Baca juga: Presiden: Pemerintah Cabut 2078 Izin Perusahaan Tambang Minerba

"Kegiatan PMT ini disertai dengan edukasi gizi dan kesehatan untuk perubahan perilaku misalnya dukungan pemberian ASI, pemberian MP. ASl yang tepat sesuai.usia, sanitasi untuk keluarga dan lainnya, " ujar Fiona.

Ketua TP PKK juga berikan apresiasi
kepada tenaga kesehatan dan kader selaku penyedia PMT Pangan Lokal.Dengan adanya kegiatan PMT pangan lokal ini memberikan dampak positif bagi sasaran dalam memenuhi kebutuhan gizi. PMT ini penambah atau stimulant bukan pengganti makanan pokok.

Baca juga: Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Luar Biasa Rumit dan Menantang

"Untuk itu kepada ibu hamil dan ibu yang memiliki balita lebih semangat lagi memonitor dan mengetahui status gizinya" harapnya.

Sedangkan Antropometri Kit, merupakan alat ukur yang berfungsi untuk pengukuran berat badan, panjang, tinggi badan, lingkar lengan atas dan kepala. Antropometri Kit juga merupakan alat penting dalam mendeteksi stunting pada anak.

Baca juga: Anugerah Kebudayaan Indonesia 2021 Diserahkan kepada Bundo Raudha Thaib Oleh Gubernur Sumbar

"Bukittinggi memiliki 136 posyandu. Untuk itu, kita sudah upayakan pembelian antropometri sebanyak 136 unit. Dimana, seluruh posyandu saat ini telah memilik antropometri sesuai standar kementerian kesehatan, " tutup.Fiona.(*).