Temui KEMENPAN RB, Walikota Bukittinggi Perjuangkan Nasib Pegawai Kontrak

Bukittinggi--Wacana tentang akan diberlakukannya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh pemerintah pusat, memang menjadi pertanyaan besar bagi ribuan ASN Bukittinggi. Untuk itu, Walikota Bukittinggi Erman Safar langsung bertemu dengan Kementrian PAN-RB, beberapa waktu lalu.

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menjelaskan, pertemuan silaturrahmi ini, untuk meminta penjelasan terkait PPPK ini. Salah satu permintaan, untuk meminta kewenangan penentuan P3K diberikan kepada pemerintah daerah.

Baca juga: Bamus se-Sumbar Samakan Persepsi Dalam Pengawasan untuk Pembangunan Nagari

“Kita bertemu dengan Kemenpan-RB, untuk meminta kewenangan PPPK ini diberikan pada pemerintah daerah, mulai dari tahapan seleksi dan penentuan akhir, ” ungkap Erman Safar pada 15 Agustus 2022.

Wako melanjutkan, permintaan juga ditujukan agar pegawai kontrak yang sudah ada saat ini, dibuatkan kebijakan khusus dengan konsep otomatis lolos PPPK. “Ini beberapa harapan tentunya kita kembalikan semuanya kepada Pemerintah Pusat, apakah aspirasi ini disetujui atau tidak, ” ungkapnya.

Baca juga: Gubernur Sumbar Tegaskan Tidak Ada Keramaian Saat Nataru

Erman Safar menjelaskan, saat ini banyak pegawai kontrak yang sudah mengabdi di Pemko Bukittinggi. Beberapa diantaranya, sudah menyesuaikan diri dengan pekerjaannya saat ini, meskipun dengan background pendidikan yang tidak sesuai dengan pekerjaan sekarang.

Dalam kesempatan itu, Wako bersama Kemenpan-RB, juga membahas peningkatan status IAIN bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Bukittinggi dan Peningkatan Type Polres Bukittinggi.

Baca juga: Tony Rosyid: Jika Jakarta Bebas Banjir, Apakah Ibu Kota akan Tetap Pindah?

“Kita tunggu tanggapan dari pemerintah pusat terkait aspirasi ini. Semoga ada jalan keluar terbaik, ” pungkas Wako.(Kominfo /Linda).